Oleh : Suhunan Situmorang
GARA-GARA Azis Angkat tewas akibat ulah ratusan demonstran penuntut Protap yang beringas itu, orang Batak (khususnya Toba), seperti sah ditelanjangi, dikecam, dimaki. Bahkan, yang tak etisnya, para pengecam itu banyak dari kalangan non-Batak. Mereka seperti tak risih mengoreksi yang bukan etnisnya dan seakan memiliki kesempatan–yang sudah lama dipendam–untuk menghujat manusia Batak (Toba). Dan parahnya lagi, semua itu hanya berdasarkan pandangan, penilaian, yang muncul dari endapan stereotip dan hasil generalisasi yang sempit, kalau tak keliru.
Yang mati “hanya” seorang, kebetulan Ketua DPRD, dan visum dokter jelas-jelas mengatakan: ia tewas karena gagal jantung yang sudah pernah dioperasi lima tahun lalu. Tetapi karena ulah para demonstran itu, yang entah siapa mereka sesungguhnya, etnis Batak (Toba) menjadi bulan-bulanan–termasuk yang tak mau tahu perjuangan Protap.
Berbeda sekali ketika pertempuran antar-etnis Madura vs Dayak yang amat ganas dan barbar terjadi di Kalbar dan Kalteng, yang melibatkan ratusan ribu partisan. Pers, petinggi negara, pengamat sosial-politik, dan masyarakat di luar dua etnis yang bertikai itu, seperti kompak mereduksi dampak buruknya: tak membiarkan kejadian yang amat mengerikan itu melebar, tak mempertontonkan korban mati dengan kepala dipenggal hingga ribuan jiwa itu di media massa. Opini yang menguak ihwal asal-mula dan pemicu konflik tersebut diusahakan diredam; pendapat yang boleh diekspos adalah yang menyejukkan, yang mengutamakan persatuan dan keutuhan NKRI.
***
Orang-orang (termasuk etnis Batak Toba) tak seluruhnya tahu bahwa ide dan gagasan Protap sudah muncul sejak tahun 1952, yang mengemuka lagi tahun 2002. Juga tak paham bahwa gagasan Protap, awalnya mengajak semua puak Batak yang enam dengan agama yang berbeda-beda itu. Artinya, sejak dasarnya pun sudah jelas dipaparkan bahwa ide Protap tak mengedepankan hegemoni sub-etnis dan agama tertentu. Masalah yang kemudian mengakibatkan pecahnya “kongsi” adalah: ketidakcocokan memilih ibukota Protap. Tapsel, Mandailing-Natal, Batubara,Tapteng, Nias, Dairi, Pakpak Barat, tak setuju bila ibukota Protap di Siborongborong. Kemudian, menyusup berbagai kepentingan dari segelintir orang.
Dua soal inilah yang kemudian dicelupi aneka isu, yang tak etis, kotor, picik, dan oleh sebagian pejabat pemprov serta anggota DPRD Sumut yang sejak dasarnya sudah cemas membayangkan akibat Protap bagi kekuasaan mereka, lantas terus-menerus dijadikan bahan dagangan dan konsumsi politik. Masyarakat Sumut kian masuk ke opini dan bahaya yang mengancam yang disebarkan orang-orang yang ketakutan bila Protap terbentuk: Batak Toba akan membuat wilayah Tano Batak dikuasai hanya orang Kristen. Sayangnya, masyarakat Sumut tak secara benar memahami bahwa sejumlah isu yang menyesatkan itu, yang sebetulnya sudah jadi mainan para politikus dan pemegang kekuasaan, amat perlu diembus-embuskan untuk kepentingan personal dan kelompok (termasuk parpol). Yang tak menarik lagi, akhirnya, “dinasti” GM Panggabean–pemilik koran SIB yang sejak dulu sering menulis berita provokasi dan sebetulnya lebih layak disebut selebaran ketimbang koran, namun masih tetap laku–seolah menjadi tokoh sentral dalam upaya pembentukan Protap.
Chandra Panggabean, anak GM, memang disiapkan ayahnya jadi gubernur Protap. Ia pun gigih bergerilya melobi orang-orang kuat, tokoh masyarakat, parpol, seraya mengucurkan dana besar untuk menggolkan ambisi yang kian terang-benderang terlihat sejak dua tahun lalu. Lewat koran mereka, tuntutan pembentukan Protap terus digenjot sembari menghantami orang-orang (pejabat pemprov dan anggota DPRD) yang tak setuju. Masyarakat pun kian dipengaruhi opini-opini busuk yang bersliweran di sejumlah media massa Sumut, dicekoki benih kecurigaan, yang kemudian membangkitkan sentimen suku, fanatisme agama, dan ikatan teritorial. (Penentang Protap pun turut menggunakan media massa macam koran Waspada).
GM, Chandra, dan sejumlah orang yang berkepentingan (pribadi) kian tak sabar karena uang dan tenaga mereka sudah banyak dibuang. Mereka ingin Protap segera diwujudkan. Masalahnya, rekomendasi dari DPRD tak kunjung datang dan isunya, memang takkan pernah dikeluarkan. Mereka pun meradang: Demo DPRD, ciptakan opini bahwa Azis Angkat tak berkenan pada Protap, dan bikin kesan bahwa masyarakat Batak (Toba) sudah marah! Mereka terus menggelar rapat, merekrut massa (termasuk mahasiswa dari kampus milik GM), mengatur strategi, dan…lagi-lagi harus mengucurkan uang.
Tentu saja GM, Chandra, dan orang dekat mereka, amat penting mendesak terbentuknya Protap, apalagi aset GM di Siborongborong (calon ibukota Protap) terus bertambah–yang, katanya, disiapkan untuk pembangunan fasilitas perkantoran dan ruang bisnis. Sejumlah jabatan dan privilese diiming-iming. Tapi, mereka tak antisipasif, over confidence, hingga meluputkan kemungkinan (terburuk) dari sebuah tindakan menggerakkan ribuan massa untuk berunjuk rasa. Dan terjadilah peristiwa yang mengundang kemarahan publik itu.
***
AKHIR Desember tahun lalu, saya sedang di wilayah Tano Batak dan tahu ada sebuah acara Natal yang cukup besar hajatan Chandra. Koran SIB membuat liputan besar-besaran. Sejumlah petinggi Sumut diundang, beberapa artis Batak dari Jakarta (termasuk abang saya bersama Trio Lasidos-nya) dihadirkan, dan ribuan orang berduyun-duyun ke Siborongborong–angkutan dan konsumsi, semuanya dibayari Chandra. Saya tak tertarik hadir di sana kendati dikontak beberapa kawan yang berkepentingan atau cuma simpatisan.
Saya? Siapakah saya? Meski hanya sebentar, setidaknya memang pernah ikut rapat dan menyiapkan pembentukan Protap (di Jakarta). Tapi, alasan saya mendukung dan tergerak (walau akhirnya tak aktif lagi) mendirikan Protap, semata-mata–seperti yang lain yang juga mendukung–karena kecintaan pada Bangso dan Tano Batak yang amat lambat perkembangannya. Potensi alam, budaya, dan Danau Toba yang amat luarbiasa indah itu, tak sabar lagi saya tunggu dipoles dan dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat yang berdiam di sana–tanpa merusak eko-sistem dan mengotori adat-istiadat, tradisi, dan kearifan lokal manusia Batak yang saya kagumi.
Saya tak giat lagi di rapat-rapat karena kepentingan GM dan Chandra kian menonjol, sementara sudah lama saya kecewa pada mereka, khususnya karena arogansi dan kesewenang-wenangan mereka di berbagai bidang (baca: demi kepentingan) dengan memanfaatkan koran SIB. Kasus HKBP 19 tahun lalu yang hingga kini belum sembuh itu, misalnya, kian parah akibat keberpihakan koran SIB terhadap satu kelompok dan ikut memanas-manasi hati jemaat yang tengah bertikai. Tak usah mendamaikan, saat itu, menjalankan fungsi pers saja (pelapor berita yang netral) tak mau mereka lakukan.
Demikian halnya bila SIB menilai kinerja pejabat pemprov atau kala pemilihan bupati, gubernur, dsb. Bila tak dekat dengan GM atau anak-anaknya yang umumnya pengusaha (antara lain kontraktor), habislah dipreteli melalui penyebaran isu dan upaya pembunuhan karakter (tak pandang agama dan suku). Pokoknya, mereka telah membuat pers (SIB) menjadi sesuatu yang mengerikan, demi kepentingan mereka belaka. Sebaliknya pun demikian: menyanjung seseorang yang tengah berkuasa padahal tak berbobot dan korup, hanya karena sedang mesra dengan mereka dan ada kepentingan.
Yang saya puji dari koran ini hanya ini: meski milik orang Batak Toba beragama Kristen, SIB tetap memberi ruang yang berimbang untuk agama Islam, Budha, Konghucu, Hindu. Mereka, misalnya, rutin memuat khotbah Jumat, berita tentang Islam, atau acara halal-bihalal; tak seperti koran Waspada yang amat sektarian itu. Juga tak mau menghajar seseorang karena alasan agama dan suku–bisnis dan kepentinganlah dasarnya.
***
Sayangnya, di Sumut (khususnya di luar Tano Batak), orang lebih terpengaruh dan cenderung bersikap berdasarkan sentimen SARA. Di sekolah, kampus, kantor-kantor pemerintah, BUMN, swasta, bukan rahasia lagi: faktor agama amat jelas baunya. Memualkan, bahkan bisa menjijikkan. Padahal, di wilayah yang diancangkan sebagai Protap itu, kerukunan beragama sudah terjalin sejak dahulu kala, dan itu bukan basa-basi atau berkat anjuran pemerintah.
Di Pahae, Tarutung, Balige, Porsea, Dolok Sanggul, Pakkat, Parapat, juga di Onanrunggu Samosir, antara pemeluk Kristen/Katolik dan Islam dan juga dengan Ugamo Malim, hidup rukun dan damai sejak dahulu. Bahkan ketika konflik Ambon dan Poso meledak, orang-orang di Tano Batak tak terpengaruh. Itu disebabkan karakter dasar manusia Batak yang sejak dasarnya toleran dan hubungan sosial sehari-hari terhadap siapa pun dirajut berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma adat–termasuk pada etnis lain.
Batak sejati, sesungguhnya lebih terikat pada adat-istiadat, hubungan marga, dan menonjolkan kearifan yang diwariskan leluhur Batak; bukan agama-kepercayaan, kepentingan bisnis, politik, ideologi; yang tak akan memukul genderang permusuhan hanya disebabkan perbedaan. Terserah mau dituduh apa, saya memang tetap membanggakan Batak, di mana-mana, tetapi lebih karena karakter dasarnya yang terbuka, egaliter, tak hipokrit, humoris, dan senang melakukan otokritik itu–dan akan kecewa bila menemukan manusia Batak yang melenceng dari kebatakannya, juga bila gagal menjaga citra manusia Batak yang diajarkan para leluhur: bijak, terbuka, inklusif, loyal, rendah hati, tak korup (sioloi poda, adat, patik dohot uhum; dang mangasanghon gogo dohot haadongon).
Tentu pulalah banyak manusia Batak yang sering memperlihatkan perangai yang tak elok dan bahkan memalukan, tetapi sungguh piciklah bila dari situ lantas diambil sebuah kesimpulan: demikianlah sifat manusia Batak.
Karena itulah saya begitu tersinggung dan kecewa pada sejumlah pendapat miring yang disampaikan di media massa, milis, blog, FB, menyikapi kematian Azis Angkat yang amat disesalkan itu. Saya menilai, pendapat mereka lebih karena kecurigaan dan kebencian terhadap Batak (Toba), bukan lagi karena keprihatinan atas persoalan Protap yang sudah dilumuri sedemikian banyak kepentingan dan dibumbui begitu banyak sentimen hingga menimbulkan banyak korban. Saya khawatir, akibatnya akan semakin buruk dan implikasinya kian menyulitkan orang-orang Batak yang sama sekali tak terlibat dalam unjuk rasa yang anarkis itu. Dan itu amat tak “fair.”***
Suhunan Situmorang seorang pengacara, sastrawan (pengarang novel Sordam), tinggal di Jakarta.
